Upaya Damaskus Mengintegrasikan Faksi-faksi Suriah yang Terpecah

Upaya damai di Suriah kembali mendapat momentum positif setelah pertemuan penting antara pemerintah transisi Damaskus dan delegasi Administrasi Otonom Suriah Utara dan Timur (AANES) dijadwalkan ulang. Meski sempat tertunda akibat kedatangan utusan khusus Amerika Serikat, kedua pihak menyatakan komitmennya untuk terus melanjutkan dialog menuju rekonsiliasi nasional.

Pertemuan ini bertujuan menindaklanjuti kesepakatan penting yang ditandatangani Maret lalu oleh Presiden interim Suriah Ahmad al-Sharaa dan Panglima Pasukan Demokratik Suriah (SDF) Mazloum Abdi. Kesepakatan itu mengatur integrasi institusi sipil dan militer wilayah timur laut ke dalam kerangka negara Suriah.

Kesepakatan ini mendapat sambutan positif dari komunitas internasional. Turki dan AS, yang selama ini memantau ketat perkembangan di kawasan, mendorong agar implementasi dilakukan sesuai jadwal demi stabilitas kawasan.

Walau demikian, dinamika di internal AANES masih berlangsung. Dua delegasi hadir ke Damaskus: satu mewakili AANES secara umum, dan satu lagi membawa aspirasi khusus komunitas Kurdi. Meski berbeda agenda, kedua delegasi sepakat mengedepankan kepentingan nasional Suriah.

Pemerintah Damaskus menegaskan pentingnya menjaga keutuhan wilayah dan menolak skenario desentralisasi yang berpotensi memecah belah bangsa. Meski begitu, diskusi tentang hak politik komunitas etnis tetap dibuka dalam kerangka hukum nasional.

Dalam pernyataan terbaru kepada saluran pemerintah Alikhbaria, Gubernur As-Suwayda, Dr. Mustafa Bakour, menyatakan pemerintah akan bekerja sama dengan seluruh warga nasionalis untuk menjaga stabilitas. “Kami tidak akan membiarkan siapa pun mengacaukan keamanan atau melemahkan institusi negara,” tegasnya.

Hal itu disampaikannya usai insiden ketegangan di kantor gubernur As-Suwayda, di mana sekelompok bersenjata menyerbu gedung untuk membebaskan seorang terpidana kasus pencurian mobil. Meski situasi sempat menegang, aparat keamanan dan kelompok Liwa al-Jabal berhasil mengendalikan situasi.

Gerakan Men of Dignity juga turun tangan memastikan keselamatan gubernur dan staf, serta mengamankan lokasi. Dalam keterangan resminya, Dirjen Hubungan Media Kementerian Pertahanan, Ali al-Rifai, menegaskan penegakan hukum di As-Suwayda adalah harga mati.

Pasca kejadian, keluarga pelaku menyerahkan diri dan menyampaikan permohonan maaf langsung kepada Gubernur Mustafa Bakour. Sang gubernur menunjukkan sikap negarawan dengan menyatakan tidak ingin ada pertumpahan darah di As-Suwayda.

Kembali ke konteks nasional, kawasan timur laut Suriah selama bertahun-tahun mengelola administrasi sipil dan militernya secara mandiri. Kawasan ini menjadi penghasil gandum dan minyak terbesar di Suriah, yang kini diupayakan agar kembali menjadi bagian dari ekonomi nasional.

Kesepakatan Maret lalu mencakup pengelolaan ladang minyak, bandara Qamishli, dan pos-pos perbatasan. Integrasi ini diharapkan memperkuat ekonomi nasional serta membuka peluang investasi dan bantuan internasional bagi Suriah.

AANES menyatakan komitmennya untuk melibatkan semua etnis — Kurdi, Arab, dan Syriac — dalam perundingan, agar solusi akhir mencerminkan keberagaman Suriah dan aspirasi seluruh lapisan masyarakat.

SDF menegaskan tidak akan membubarkan diri, melainkan ingin tetap menjadi kesatuan dalam struktur militer nasional demi menjaga keamanan kawasan timur Eufrat. Isu ini menjadi salah satu topik sensitif dalam negosiasi.

Sejumlah analis menyebut bahwa negosiasi ini akan memakan waktu panjang dan melibatkan berbagai subkomite. Meski begitu, peluang tercapainya kesepakatan damai tetap terbuka lebar.

Baik Damaskus maupun otoritas AANES menyadari bahwa masa depan Suriah hanya bisa dibangun melalui konsensus nasional yang solid tanpa memecah belah wilayah negara.

Kesuksesan integrasi kawasan timur laut berpotensi menjadi model damai dan rekonsiliasi nasional di wilayah Suriah lain yang masih berkonflik.

Optimisme ini diperkuat dengan pernyataan pejabat keamanan Suriah bahwa penegakan hukum dan stabilitas di setiap provinsi, termasuk Suwayda, akan terus dijaga melalui kerja sama erat dengan warga.

Dengan berbagai perkembangan ini, Suriah diharapkan bisa segera memasuki babak baru rekonsiliasi nasional, rekonstruksi ekonomi, dan perdamaian berkelanjutan.

Baca selanjutnya