Suriah: Satu Lagi PM Kanton AANES Berpaling ke Damaskus

Perkembangan situasi di Suriah utara kembali menarik perhatian setelah beredarnya sebuah video yang menunjukkan pernyataan politik penting dari seorang tokoh lokal Raqqa. Video tersebut menandai pergeseran sikap sebagian elite administratif di wilayah yang selama bertahun-tahun berada di bawah kendali Administrasi Otonom dan Pasukan Demokratik Suriah (SDF).

Tokoh utama dalam video tersebut memperkenalkan dirinya sebagai Mashlab al-Turkan, yang dalam bahasa Arab ditulis مشلب التركان. Ia berdiri di tengah, menjadi satu-satunya sosok yang berbicara secara langsung kepada publik dan menyampaikan pernyataan politiknya.

Mashrab al-Turkan menyebut bahwa dirinya menjabat sebagai Presiden Bersama atau Co-Chair Dewan Eksekutif Raqqa, sering ajuga dianggap sebagai Perdana Menteri (PM) Kanton/Region dalam struktur politik AANES di bawah SDF. Jabatan ini menempatkannya sebagai salah satu figur kunci dalam struktur pemerintahan lokal yang dibentuk di bawah Administrasi Otonom Suriah Utara dan Timur (AANES). Sebelumnya asalah satu PM Tabqa juga mengumumkan setia ke Damaskus.

Dalam pernyataannya, Mashlab secara terbuka menyatakan keluar dari jabatannya dan memutuskan untuk bergabung dengan pemerintah pusat Suriah. Ia menyebut langkah tersebut sebagai keputusan sadar yang diambil demi kepentingan wilayah dan rakyat Raqqa.

Di samping Mashlab, terlihat empat pria lain yang berdiri berjejer tanpa memberikan pernyataan apa pun. Identitas mereka tidak disebutkan secara resmi dalam video tersebut, namun kehadiran mereka dinilai memiliki makna simbolis yang kuat.

Berdasarkan pakaian yang dikenakan, berupa thawb dan ghutra, serta konteks sosial wilayah Raqqa, keempat pejabat tersebut diduga merupakan tokoh masyarakat, tetua adat, atau pemimpin suku setempat. Kehadiran mereka dipahami sebagai bentuk dukungan moral terhadap keputusan Mashlab.

Pernyataan ini muncul di tengah perubahan besar yang melanda provinsi Raqqa sejak awal Januari 2026. Wilayah tersebut menjadi salah satu titik fokus pergerakan militer pemerintah Suriah dalam upaya memulihkan kontrol negara atas kawasan strategis.

Laporan dari lapangan menyebutkan bahwa pasukan pemerintah Suriah telah mencatat kemajuan signifikan di sekitar Raqqa. Bandara militer Tabqa dan kota-kota penting seperti Maskanah serta Deir Hafer dilaporkan telah dikuasai dalam operasi bertahap.

Meski kota Raqqa sendiri belum sepenuhnya berada di bawah kendali pemerintah, penguasaan wilayah pinggiran dianggap mengubah peta kekuatan secara drastis. Jalur logistik dan akses strategis kini semakin menyempit bagi pihak SDF.

Seiring dengan tekanan militer tersebut, SDF dilaporkan mulai menarik diri dari sejumlah posisi di wilayah utara dan barat Raqqa. Penarikan ini memunculkan ketidakpastian di kalangan aparat sipil dan pegawai lokal.

Kondisi tersebut mendorong para pejabat administratif untuk meninjau ulang posisi politik mereka. Stabilitas, keamanan, dan kelangsungan pemerintahan menjadi pertimbangan utama dalam situasi yang cepat berubah.

Dalam video, Mashlab al-Turkan menekankan bahwa keputusannya dilandasi oleh keyakinan akan pentingnya persatuan wilayah Suriah. Ia menolak segala bentuk fragmentasi yang dinilai hanya memperpanjang penderitaan rakyat.

Mashlab juga mengajak warga Raqqa serta para pegawai pemerintahan lokal untuk kembali ke pangkuan negara. Ia menyampaikan bahwa negara dianggap sebagai satu-satunya payung yang mampu menjamin keutuhan dan pelayanan publik.

Seruan tersebut sejalan dengan laporan mengenai gelombang pembelotan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Ratusan anggota SDF dikabarkan menyerahkan diri atau beralih loyalitas saat pasukan pemerintah memasuki daerah pinggiran Raqqa.

Pembelotan ini tidak hanya terjadi di kalangan milisi, tetapi juga merambah struktur administratif dan sipil. Banyak pejabat lokal memilih mengamankan posisi mereka dengan berpihak pada otoritas pusat.

Fenomena ini mencerminkan melemahnya kendali Administrasi Otonom atas wilayah-wilayah kunci. Dukungan lokal yang sebelumnya menjadi fondasi pemerintahan de facto mulai tergerus oleh realitas lapangan.

Para pengamat menilai bahwa langkah Masab al-Turkan bersifat pragmatis. Di tengah eskalasi militer, bertahan di pihak yang terdesak dinilai berisiko bagi stabilitas pribadi maupun komunitasnya.

Bagi pemerintah Suriah, pernyataan dan pembelotan tokoh lokal ini menjadi kemenangan politik sekaligus simbolik. Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya pemulihan otoritas negara mulai mendapat respons dari dalam wilayah yang disengketakan.

Situasi di Raqqa kini dipandang sebagai fase transisi yang krusial. Pilihan para elite lokal akan sangat menentukan arah pemerintahan dan rekonsiliasi di wilayah tersebut.

Ke depan, perhatian akan tertuju pada apakah langkah Mashlab al-Turkan diikuti oleh tokoh-tokoh lain dalam skala yang lebih luas. Dinamika ini berpotensi mengubah wajah politik dan keamanan Raqqa dalam waktu dekat.

Sebelum gelombang pembelotan dan eskalasi militer terbaru, pemerintah Suriah sebenarnya telah melayangkan tawaran damai baru kepada pimpinan Pasukan Demokratik Suriah (SDF). Tawaran tersebut mencakup integrasi politik dan administratif, termasuk isu sensitif pembagian jabatan di wilayah timur laut Suriah.

Salah satu poin yang paling menonjol dalam tawaran itu adalah kesiapan Damaskus memberikan posisi gubernur Hasakah kepada Panglima SDF, Mazloum Abdi, dalam kerangka negara Suriah yang bersatu. Selain itu, sejumlah tokoh SDF dan pejabat Administrasi Otonom juga dikabarkan ditawari peran formal di institusi negara sebagai bagian dari proses rekonsiliasi.

Namun, di tengah proses tersebut, muncul indikasi kuat adanya oknum dalam tubuh SDF yang berupaya menggagalkan jalur damai ini. Salah satu peristiwa yang mencuat adalah pembunuhan seluruh penghuni sebuah penjara di wilayah Tabqa, yang terjadi di tengah kekacauan dan pergeseran kontrol keamanan.

Aksi tersebut dipandang banyak pihak sebagai bentuk sabotase terhadap upaya dialog dengan Damaskus. Tindakan kekerasan yang menargetkan tahanan dinilai berpotensi memicu kemarahan luas, terutama di kalangan warga Suriah yang menaruh harapan pada kembalinya stabilitas dan supremasi negara.

Para pengamat memperingatkan bahwa jika pemerintah Suriah dinilai terlalu lembut atau toleran terhadap SDF pasca-insiden tersebut, sentimen publik dapat berbalik tajam. Dalam konteks ini, Damaskus dihadapkan pada dilema antara melanjutkan pendekatan damai atau mengambil sikap lebih keras demi menjaga legitimasi di mata rakyat.

Baca selanjutnya