Suriah di Persimpangan Persatuan

Perjanjian terbaru antara pemerintah Suriah dan Pasukan Demokratik Suriah (SDF) memunculkan pertanyaan besar di kalangan publik dan pengamat regional. Banyak pihak membandingkannya dengan pengalaman Sudan di masa lalu, ketika pemimpin Sudan Selatan diangkat menjadi wakil presiden Sudan, yang kemudian berujung pada referendum dan kemerdekaan Sudan Selatan.

Kekhawatiran ini tidak muncul tanpa alasan. Dalam sejarah Sudan, kesepakatan politik yang awalnya dibungkus dengan jargon persatuan justru menjadi pintu masuk bagi pemisahan wilayah secara sah dan internasional. Karena itu, wajar bila publik Suriah bertanya apakah perjanjian ini merupakan langkah awal menuju skenario serupa.

Namun konteks Suriah berbeda secara mendasar. Damaskus secara terbuka menegaskan bahwa kesepakatan ini bertujuan untuk integrasi, bukan pemisahan. Penekanan resmi pemerintah adalah pada penyatuan wilayah, institusi, dan senjata di bawah negara pusat.

Dalam pernyataan resmi kepresidenan, Suriah memberikan waktu empat hari kepada SDF untuk berkonsultasi dan menyusun rencana teknis integrasi wilayah secara praktis. Ini menunjukkan kehati-hatian Damaskus agar kesepakatan tidak hanya bersifat simbolik, tetapi dapat diimplementasikan tanpa gejolak besar.

Pemerintah juga menegaskan bahwa pasukan Suriah tidak akan memasuki pusat kota Hasakah dan Qamishli jika kesepakatan berjalan, melainkan tetap di pinggiran kota sambil menunggu jadwal integrasi damai. Langkah ini dinilai sebagai upaya menurunkan ketegangan dan mencegah bentrokan bersenjata.

Selain itu, Damaskus berkomitmen tidak memasuki desa-desa Kurdi, serta memastikan tidak ada kekuatan bersenjata di sana selain aparat keamanan lokal dari warga setempat. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memberi rasa aman dan menepis kekhawatiran masyarakat Kurdi akan tindakan represif.

Poin sensitif lainnya adalah rencana Mazloum Abdi untuk mengajukan kandidat dari SDF ke posisi strategis seperti wakil menteri pertahanan, gubernur Hasakah, serta perwakilan di Majelis Rakyat dan institusi negara lainnya. Di sinilah muncul kecurigaan bahwa perjanjian ini sekadar jalan bagi elit SDF mendapatkan posisi kekuasaan.

Bagi sebagian kalangan, ini bukan soal persatuan, melainkan kompromi politik yang mahal. Mereka bertanya apakah pemerintah Suriah berada di bawah tekanan tertentu sehingga menerima persyaratan yang sebelumnya sulit dibayangkan.

Tekanan tersebut diduga datang dari berbagai arah. Faktor internasional, terutama negara-negara Barat yang selama ini mendukung SDF, diyakini memainkan peran penting dalam mendorong Damaskus bersikap lebih lunak demi stabilitas jangka pendek.

Di sisi lain, tekanan lapangan juga tidak bisa diabaikan. Ancaman dan laporan intimidasi terhadap warga Arab di wilayah timur laut Suriah, yang mulai terlihat dalam beberapa waktu terakhir, disebut-sebut mempersempit ruang manuver pemerintah pusat.

Damaskus menghadapi dilema antara mempertahankan kedaulatan penuh secara keras atau menghindari konflik etnis yang bisa meluas. Dalam konteks ini, menerima sebagian tuntutan SDF dipandang sebagai pilihan untuk mencegah eskalasi kekerasan.

Kesepakatan untuk mengintegrasikan seluruh kekuatan militer dan keamanan SDF ke dalam Kementerian Pertahanan dan Dalam Negeri Suriah menjadi inti perjanjian. Meski disepakati secara prinsip, mekanisme teknis integrasi masih terus dinegosiasikan.

Integrasi ini juga mencakup lembaga-lembaga sipil SDF yang akan dilebur ke dalam struktur pemerintahan Suriah. Pemerintah berharap langkah ini mengakhiri dualisme administrasi yang selama bertahun-tahun melemahkan negara.

Suriah juga menegaskan komitmennya menjalankan Dekrit Nomor 13 yang menjamin hak bahasa, budaya, dan kewarganegaraan Kurdi dalam kerangka kemitraan nasional. Ini menjadi pesan bahwa pengakuan hak tidak identik dengan separatisme.

Meski demikian, pertanyaan besar tetap menggantung. Jika pejabat SDF masuk ke pemerintahan, apakah unsur-unsur YPG dan PKK benar-benar akan menghentikan aksi-aksi bersenjata dan provokasi?

Kepercayaan publik masih rendah, terutama di kalangan warga Arab yang telah lama berseteru dengan kelompok-kelompok tersebut. Mereka menuntut jaminan nyata, bukan sekadar janji politik.

Pemerintah Suriah menyatakan bahwa jaminan itu terletak pada monopoli senjata oleh negara. Dengan seluruh pasukan berada di bawah satu komando, ruang gerak kelompok bersenjata di luar struktur resmi diharapkan tertutup.

Namun, keberhasilan skema ini sangat bergantung pada pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten. Tanpa itu, integrasi berisiko hanya menjadi formalitas di atas kertas.

Implementasi kesepakatan ini dijadwalkan mulai berlaku sejak pukul delapan malam hari ini, menandai babak baru dalam konflik panjang Suriah. Banyak mata kini tertuju pada Hasakah dan Qamishli.

Apakah Suriah akan mengulang pelajaran pahit Sudan atau justru berhasil membuktikan bahwa integrasi politik dapat memperkuat persatuan nasional, akan ditentukan oleh langkah-langkah konkret setelah kesepakatan ini berjalan.

Baca selanjutnya